Jurnalis : Deaz Terengganu

Bupati Sampang, H. Fadhilah Budiono. (Deaz Terengganu/jurnalMojo.com)

SAMPANG (Jurnalmojo.com) - Bupati Sampang H. Fadhilah Budiono mewarning para Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungannya untuk tidak terlibat kegiatan politik praktis. Hal tersebut disampaikan mengingat dalam waktu dekat akan digelar Pesta Demokrasi.

Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri dan kepala desa atau lurah dilarang membuat keputusan dan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

"Seluruh ASN yang terlibat politik praktis akan saya tindak tegas. Sebab mereka ditugaskan melayani masyarakat bukan berpolitik,"ujarnya ketika ditemui diruang kerjanya, Jum'at (19/01/2018).

Dasar hukum larangan ASN untuk ikut dalam kegiatan politik praktis diantaranya UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

Menurutnya nanti apabila ditemukan ada ASN yang melanggar maka sanksinya adalah mulai dari teguran terlebih dahulu sampai pada pemberhentian.

"Kedepankan tugas dan tanggung jawabnya saja sebagai abdi negara, urusan Pilkada birlah urusan KPU supaya berjalan dengan tupoksinya masing-masing," tuturnya.

Sementara itu, Divisi SDM dan Organisasi Panwaskab Sampang, Insiyatun menambahkan jika ASN tidak boleh mengunggah dan menyukai baik foto maupun visi dan misi dari pasangan calon di jejaring media sosial karena hal itu termasuk dalam pelanggaran.  

Hal tersebut tercantum dalam nota kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Aparatur Sipil Negara, Bawaslu RI dan Badan Kepegawaian Negara.

Pihaknya mengaku telah menyampaikan himbauan tersebut kepada para ASN agar dalam Pilkada Serentak tahun ini untuk bersikap netral. (eaz/jek)